Dinas Lingkungan Hidup

DEFINISI :

UKL/UPL adalah adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

DASAR HUKUM :

  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

MEKANISME PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN :

Pemohon/Pemrakarsa kegiatan/usaha mengajukan Surat Permohonan penerbitan Izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Bupati Kabupaten Bogor melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dengan kelengkapan dokumen sesuai format Lamp. 1 Peraturan Bupati Bogor No 74 tahun 2009

  1. Keterangan tentang Pemohon;
  2. Keterangan tentang Perusahaan;
  3. Amdal / UKL & UPL
  4. IMB
  5. Izin Lokasi
  6. SIUP
  7. HO
  8. Data minimal yang harus dilampirkan;
  9. Keterangan tentang lokasi
  10. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola
  11. Jumlah limbah B3
  12. Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola
  13. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara
  14. Desain konstruksi tempat penyimpanan
  15. Lay out kegiatan
  16. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah
  17. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah B3
  18. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan
  19. Tata letak saluran drainase
  20. Lingkup area kegiatan pengumpulan
    • Tim Verifikasi Teknis memeriksa dan memverifikasi persyaratan/kelengkapan administrasi yang disampaikan.  
    • Berkas permohonan yang sudah memenuhi persyaratan/kelengkapan administrasi akan dijadwalkan untuk verifikasi/peninjauan lapangan terhadap kelayakan teknis lokasi TPS LB3 yang dimohon.

 

  • Tim Verifikasi Teknis mengirim surat pemberitahuan jadwal verifikasi/peninjauan lapangan kepada pemohon 2 (dua) hari sebelum jadwal verifikasi/peninjauan lapangan.

 

  • Pelaksanaan verifikasi/peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Teknis sesuai dengan pedoman format Lamp. 2 Peraturan Bupati Bogor No 74 tahun 2009
  • Tim Verifikasi Teknis membuat masukan dan saran teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu Tim Verifikasi Teknis dan pemohon.
  • Pemohon melakukan perbaikan dan menyempurnakan kelayakan teknis TPS LB3 sebagaimana yang ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
  • Pemohon melaporkan perbaikan dan kelengkapan yang telah dilakukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor cq. Tim Verifikasi Teknis.
  • Tim Verifikasi Teknis melakukan verifikasi/peninjauan lapangan kembali.
  • Tim Verifikasi Teknis melakukan pemrosesan keputusan penerbitan atau penolakan Izin max 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan secara teknis dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
  • Penerbitan Surat Izin Penyimpanan Sementara LB3 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Lampiran – lampiran kelengkapan dokumen UKL-UPL :

  • Izin Lokasi / Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah
  • Akta Pendirian Perusahaan / KTP pemrakarsa
  • Struktur Organisasi Perusahaan
  • NPWP
  • Ijin lingkungan / Ijin warga
  • Bukti Kepemilikan Tanah / Surat Sewa
  • Peta Lokasi Kegiatan / Pabrik
  • Site Plan / Lay Out Pabrik
  • Peta pengambilan sampel, peta pengelolaan dan peta pemantauan
  • Gambar dan Uraian proses IPAL (Jika menghasilkan limbah cair)
  • Hasil Analisa Laboratorium (Udara, debu, kebisingan,air limbah, air sungai/selokan dan air sumur)
  • Laporan hasil eksplorasi dan atau hasil kajian hidrogeologi (untuk kegiatan pertambangan)

Gratis

2017 © Dinas Lingkungan Hidup