Dinas Lingkungan Hidup

DEFINISI :

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

 

DASAR HUKUM :

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  2. Peraturan Menetri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.

 

 MEKANISME PROSES PENILAIAN & PENGESAHAN DOKUMEN AMDAL :

  1. Pemrakarsa melakukan Pengumuman rencana kegiatan Studi AMDAL (Public Notice) di media cetak (koran harian skala Nasional/Provinsi/Kabupaten atau di Website dan di lokasi kegiatan (berupa papan pengumuman) selama 10 hari kerja dan menyampaikan surat pemberitahuan Pengumuman tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor melalui Badan Lingkungan Hidup.
  2. Pemrakarsa melakukan dengar pendapat (public Hearing) dan mendokumentasikan daftar hadir, berita acara hasil dengar pendapat (masukan positif dan negatif) serta photo-photo yang dilaksanakan di kantor Kecamatan/Kantor Desa di Wilayah rencana kegiatan dengan menghadirkan :

          -    Pihak Muspika Kecamatan di Wilayah rencana kegiatan

          -    Pihak Desa di Wilayah rencana kegiatan

          -    Masyarakat yang terkena dampak

          -    Pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

          -    Instansi terkait.

 

  1. Konsultan Penyusun AMDAL yang telah ditunjuk oleh pemrakarsa melakukan penyusunan Dokumen AMDAL sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  2. Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Draft Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) yang telah disusun oleh konsultan penyusun AMDAL, kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten Bogor, disertai dengan 20 s/d 25 eksemplar Draft Dokumen KA-ANDAL.
  3. Sekretariat Komisi AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian isi Draft Dokumen KA-ANDAL serta melakukan peninjauan lokasi. Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi masih dinyatakan belum lengkap, maka proses penilaian belum dapat dilaksanakan.
  4. Komisi AMDAL melaksanakan rapat Tim Teknis pembahasan Draft Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, di Badan Lingkungan Hidup, dengan menghadirkan :

       -    Pihak Pemrakarsa Kegiatan

       -    Pihak Konsultan penyusun AMDAL

       -    Para Tenaga Ahli (Ahli AMDAL, ahli transportasi dan tenaga ahli lainnya sesuai jenis rencana kegiatan usaha.

       -    Aparat Kecamatan Wilayah rencana kegiatan.

       -    Aparat Desa Wilayah rencana kegiatan

       -    Unsur Kantor Pertanahan

       -    Instansi terkait

  1. Badan Lingkungan Hidup selaku Sekretariat Komisi AMDAL menerbitkan Berita Acara Rapat dan Risalah (saran masukan hasil rapat pembahasan).
  2. Konsultan Penyusun AMDAL dan Pemrakarsa melakukan proses perbaikan dokumen KA-ANDAL sesuai risalah rapat.
  3. Sekretariat Komisi AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup melakukan proses pemeriksaan terhadap hasil perbaikan dokumen KA-ANDAL.
  4. Apabila dokumen telah sesuai ketentuan, Badan Lingkungan Hidup melakukan proses penerbitan Surat Kesepakatan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL).
  5. Penyampaian Dokumen Final KA-ANDAL sebanyak 5 eksemplar ke Badan Lingkungan Hidup selaku Sekretariat Komisi AMDAL.
  6. Konsultan Penyusun AMDAL menyusun kembali Draft Dokumen ANDAL dan RKL/RPL sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) yang telah disepakati.
  7. Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian Draft Dokumen ANDAL dan RKL/RPL yang telah disusun, kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kabupaten Bogor, disertai dengan 30 s/d 35 eksemplar Draft Dokumen ANDAL dan RKL/RPL.
  8. Sekretariat Komisi AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan hasil analisis serta kesesuaian isi Draft Dokumen ANDAL dan RKL/RPL. Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan data dan hasil analisis masih dinyatakan belum lengkap, maka proses penilaian belum dapat dilanjutkan.
  9. Komisi AMDAL melaksanakan rapat Komisi pembahasan Draft Dokumen ANDAL dan RKL/RPL di Badan Lingkungan Hidup, dengan menghadirkan :

-    Pihak Pemrakarsa Kegiatan

-    Pihak Konsultan penyusun AMDAL

-    Para Tenaga Ahli (Ahli AMDAL, ahli transportasi dan tenaga ahli lainnya sesuai jenis rencana kegiatan usaha.

-    Aparat Kecamatan Wilayah rencana kegiatan.

-    Aparat Desa Wilayah rencana kegiatan

-    Masyarakat yang terkena dampak

-    Pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

-    Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati bidang lingkungan hidup.

-    Unsur Kantor Pertanahan

-    Instansi terkait

 

  1. Badan Lingkungan Hidup selaku Sekretariaomisi AMDAL menerbitkan Berita Acara Rapat dan Risalah (saran masukan hasil rapat pembahasan).
  2. Konsultan Penyusun AMDALdan Pemrakarsa melakukan proses perbaikan dokumen ANDAL dan RKL/RPL sesuai risalah rapat.
  3. Sekretariat Komisi AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup melakukan proses pemeriksaan terhadap hasil perbaikan dokumen ANDAL dan RKL/RPL.
  4. Apabila dokumen telah sesuai ketentuan, Badan Lingkungan Hidup melakukan proses penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan Dokumen ANDAL dan RKL/RPL.
  5. Penyampaian Dokumen Final ANDAL dan RKL/RPL sebanyak 5 eksemplar ke Badan Lingkungan Hidup selaku Sekretariat Komisi AMDAL.

 

 

ALUR AMDAL

 

alur amdal 2

Tidak ada Persyaratan Khusus

Gratis

2017 © Dinas Lingkungan Hidup